Suara.com - Ketua Bidang Komunikasi Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), Tofan Mahdi menanggapi permintaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar tidak ada lagi ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan harus diolah terlebih dulu.

Berkaitan dengan ini, menurut dia, pangsa ekspor sawit Indonesia dalam bentuk CPO sudah sangat kecil. Mengutip data Gapki, sebagian besar ekspor sawit atau sekitar 61 persen dari total ekspor sawit sudah dalam bentuk olahan.

"Di tahun 2020, ekspor sawit Indonesia sebesar 34 juta ton. Itu ekspor CPO hanya 7,71 juta ton. Sebagian besar sudah dalam bentuk olahan CPO atau turunan satu tingkat dari CPO yang sudah mencapai 21,1 juta ton atau 61 persen. Kemudian dalam bentuk produk oleokimia sudah mencapai 3,87 juta ton," ujar dia pada Jumat (15/10/2021).

Menurut dia, guna mencapai hilirisasi, industri kelapa sawit dalam negeri membutuhkan banyak persiapan.

Pertama, memperkuat kemitraan antara perusahaan sawit besar dengan perkebunan masyarakat di sektor hulu. Saat ini, 43 persen dari total kebun sawit yang ada di Indonesia masih dimiliki masyarakat.

Selanjutnya, hilirisasi disesuaikan dengan kebutuhan pasar dan wajib selektif dengan menekankan pada aspek keunggulan produk yang dimiliki.

Keempat, hilirisasi harus didukung perbaikan infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM) yang handal.

"Strategi pengembangan sektor hilirisasi sawit juga harus dilakukan dengan skema insentif dan disinsentif karena ini adalah komoditas yang semua dipengaruhi supply and demand," kata dia, dikutip dari Warta Ekonomi.

Dengan bekal ini, Gapki mengharapkan pemerintah lebih aktif untuk berdiskusi bersama pelaku usaha sawit agar mendapatkan strategi yang tepat.

"Presiden punya harapan tinggi bahwa dalam jangka panjang Indonesia mampu mengolah produk sawit ini menjadi barang akhir. Tapi konteksnya akan menjadi sangat berbeda karena pengembangan industri hilir sawit akan berbeda dengan industri di hulu," tutupnya.